KIM Kertajaya, Surabaya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng (KPP Gubeng) adakan Penyuluhan berupa Sosialisasi dan Asistensi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Tahun Pajak 2023 yang dilaporkan pada Tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Gubeng Lt II Jalan Gubeng Airlangga I/2 Surabaya, pada Selasa (23/01/24)
Diikuti oleh lebih dari 70 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Gubeng hadiri kegiatan tersebut.
Hadir di lokasi membuka kegiatan tersebut adalah Camat Gubeng yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian (Kasi Kesra) Kecamatan Gubeng, Dhenok Widari Angrenggani A.Md. Gizi, S.Gz. dan dilanjutkan Penyuluhan Pajak yang didalamnya Sosialisasi dan Asistensi SPT Tahunan pelaku usaha oleh Kepala Seksi Pengawasan KPP Surabaya Gubeng, Harris Wahju Widodo.
Harris Wahju Widodo, Kepala Seksi Pengawasan KPP Surabaya Gubeng menjelaskan bahwa kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Perorangan maupun Badan. Ia menuturkan juga batas waktu untuk pelaporan tahun 2024 ini "bahwa untuk batas akhir/jatuh tempo pelaporan SPT tahunan tahun 2023 Orang Pribadi adalah 31 Maret 2024, sedangkan untuk Badan sampai dengan 30 April 2024. Dan batasan omset kurang dari 500 juta tidak ada kewajiban membayar pajak itu untuk Orang pribadi usahawan (dalam hal ini UMKM)." Tutur Harris.
Harris juga menyampaikan pentingnya pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk memastikan dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam administrasi perpajakan. "Kalau untuk Pemadanan NIK dan NPWP, lebih tepatnya lebih efisien pada proses verifikasi data dan identifikasi individu bisa lebih cepat dan mudah dan bagi wajib pajak tidak terkena risiko mengalami pembatasan layanan pajak & administrasi lainnya yang membutuhkan NPWP bahkan risiko mendapatkan potongan pajak yang lebih besar. disamping itu juga Cukup dengan satu nomor, bisa dapatkan pelayanan publik dengan mudah, efisien serta data pribadi lebih terlindungi." kata Harris.
Kegiatan berlangsung dengan tanya jawab dari para pelaku usaha. Sebagai informasi KPP Surabaya Gubeng membuka 6 Meja konsultasi dalam acara tersebut. Asistensi KPP Surabaya Gubeng dimaksudkan untuk membantu pelaku usaha melaporkan pembukuan dan pencatatan pada tahun 2023.
Disisi lain pelaku UMKM di Kecamatan Gubeng yaitu Titik Rahmawati SIP SPd salah satu pengusaha lokal sekaligus pegiat UMKM mengaku senang atas pelayanan kantor pajak yang semakin dekat dengan masyarakat. "Senang sekali dan terbantu rasanya ada asistensi dari KPP Gubeng, saya dibantu untuk input form di djp online oleh kawan-kawan account representative, saya hanya membawa catatan pembukuan usaha dan EFIN." Jelas Titik.
Jurnalis :
Hutrimas Wimapiguna Sumarjan, SAP.
Ketua KIM Kertajaya/
Ketua Dewan Pengawas KUBE Sinergi Juang
